Halaman Utama
Buku Tamu
Arsip Berita
Contact
 
 

29

Sep 2010

Rudy Ariffin Kecewa

Kepala Daerah Tak Hadiri Musrenbang
Radar Banjarmasin - Radar Banua

BANJARMASIN - Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin sepertinya sangat kecewa dengan banyaknya bupati/walikota yang tidak hadir pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), kemarin (29/9).
Betapa tidak, acara yang seharusnya dihadiri oleh 13 bupati/walikota itu ternyata hanya dihadiri oleh satu bupati saja. Bupati yang dimaksud adalah Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming. Sedangkan 12 bupati/walikota lainnya tidak terlihat hadir dalam acara bertempat di Aula Bappeda Kalsel Jalan Jenderal Soedirman Banjarmasin itu.
Kendati tidak hadir, namun beberapa bupati terlihat mengirim wakilnya untuk hadir dalam forum lima tahunan ini. Ada tiga wakil bupati/walikota yang hadir yaitu HM Irwan Anshari (Wakil Walikota Banjarmasin), Ogi Fajar Nuzuli (Wakil Walikota Banjarbaru) dan Sukardhi (Wakil Bupati Batola).
“Sepertinya banyak bupati/walikota yang tidak hadir, apakah acara ini masih penting untuk dilakukan, apakah tidak sebaiknya langsung pada desk saja biar tidak seremonial seperti ini,” tanya Rudy kepada peserta yang hadir.
Ia menyesalkan ketidakhadiran beberapa pimpinan daerah, karena menurut Rudy,  Musrenbang merupakan kegiatan yang sangat penting untuk memadukan pembangunan mulai dari tingkat nasional sampai tingkat provinsi dan kabupaten.
“Barangkali kabupaten/kota menganggap ini tidak penting, padahal ini penting untuk memadukan mulai dari nasional sampai daerah,” cetusnya.
Tidak hanya kecewa terhadap bupati/walikota, Rudy juga mempertanyakan ketidakhadiran wakil dari pemerintah pusat, dalam hal ini Dirjen Pengembangan Daerah Bappenas. “Saya kira ini jadi perhatian ke depan, dari Dirjen Bangda juga tidak hadir, apakah ke depan masih penting untuk dilakukan,” ucapnya.
Disinggung mengenai alasan ketidakhadiran bupati/walikota, Rudy mengaku tidak tahu pasti. Namun, ia memperkirakan hal ini terjadi salah satunya karena tidak adanya sanksi yang diberikan bagi kepala daerah yang tidak hadir. “Karena tidak ada sanksi dari kepala daerah yang tidak hadir, mungkin itu sebabnya,” tandasnya. (tas)

 
  • Radar Banjarmasin Epaper
 
 
 
Kaltim Post Group