|
BANJARMASIN – Banyak pihak menilai, anggaran untuk lingkungan hidup di Kalsel terlalu kecil. Padahal kawasan yang diawasi dan dibina sangat luas. Alhasil, minimnya anggaran sering dijadikan alasan pengawasan dan pembinaan yang tak maksimal.
Kritikan tersebut nampaknya didengar oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Pada APBN 2012, Kalsel mendapatkan dana dari pusat cukup banyak. Lonjakan anggaran dari APBN tersebut bahkan melebihi 1.000 persen. Pada 2011, daerah ini hanya mendapatkan anggaran Rp500 juta, tapi pada 2012, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp6,5 miliar.
“Itu artinya kenaikan yang luar biasa, ini patut disyukuri,” ungkap Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kalsel Rachmadi Kurdi, kemarin.
Diterangkan Rachmadi, naiknya jumlah anggaran dari pusat tak lepas dari Menteri Lingkungan Hidup sebelumnya, Gusti Muhammad Hatta. Menteri asal Banua yang saat ini menjabat Menteri Riset dan Teknologi tersebut banyak membuat keputusan yang menguntungkan daerah.
“Banyak anggaran yang semula di pusat lalu dialihkan di daerah, jadi anggaran kita dapat banyak. Ini tentu menjadi modal penting kita menjalankan program,”terangnya.
Dari anggaran Rp6,5 miliar tersebut, mayoritas anggaran akan diarahkan untuk peningkatan pengawasan lingkungan hidup, termasuk proper bagi perusahaan dan instansi lainnya yang beroperasi di wilayah Kalsel.
Diakui Rachmadi, pengawasan selama ini mengalami banyak kendala. Salah satunya adalah sumber daya manusia (SDM) pengawas yang kualitasnya masih jauh dari harapan.
“Tenaga kita sedikit, yang lebih parah lagi yang professional juga sedikit. Hampir 50 persen tenaga kita tak professional hanya ikut kesana kemari tapi tidak ada kemampuan spesifik,” cetusnya.
Selain pengawasan, BLHD Provinsi Kalsel juga akan fokus pada upaya mengurangi kerusakan lahan. Kerusakan yang sudah ada akan dibenahi sementara lahan yang masih baik akan dipertahankan.
“Dananya memang belum turun, tapi administrasinya sudah diurus. Harapannya dengan peningkatan dana itu program kita terutama soal pengawasan akan lebih baik,” imbuhnya.
Sementara itu, meski anggaran dari pusat meningkat, namun anggaran dari APBD provinsi justru menurun 50 persen. Pada APBD 2011, BLHD mendapatkan anggaran Rp5,2 miliar namun tahun ini anggaran yang diberikan hanya Rp2,4 miliar. (tas)
|