|
BANJARBARU – Semenjak mencuatnya Lakas Idaman yang disoal oleh orang tua siswa karena adanya kesalahan dalam isinya, sampai sekarang masih belum selesai. Kalau beberapa waktu lalu Ketua DPRD Kota Banjarbaru Arie Sophian menegaskan Lakas harus dibawah pengawasan Dinas Pendidikan, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Joko Triono mempunyai pikiran lain.
“Kalau memang Lakas itu hasil karya guru mestinya Dinas Pendidikan merespon lebih baik. Dinas harusnya memasukkan usulkan anggaran dalam penerbitan Lakas tersebut. Dengan begitu siswa tidak harus membeli buku itu tetapi mereka mendapatkan buku gratis karena cetaknya dari anggaran APBD. Saya lihat sejauh ini tim penyusun dan juga pihak Dinas masih kurang sinergi,” ucap Joko Triono kemarin.
Politisi PDIP itu juga menambahkan kalau pihak sekolah selalu mengklaim tidak mewajibkan siswanya membeli buku tersebut. Tetapi kenyataan di lapangan dari beberapa laporan orang tua siswa hampir semua siswa membeli buku tersebut. Ia juga menyatakan kalau sesuai undang-undang pihak sekolah (guru) tidak boleh melakukan jual beli di sekolah.
“Banjarbaru itu kota pendidikan, tentunya akan cukup bangga apabila para gurunya bisa menciptakan buku sendiri. Tetapi yang harus digarisbawahi dalam membuat suatu karya jangan asal-asalan, harus ada tim ahli untuk merumuskan soal-soal tersebut. Kalau buku itu banyak yang salah artinya kasihan siswa, sudah membeli salah pula,” ucapnya. (sur/rz/abj)
|